Finance – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan masih akan ada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tutup di tahun ini. Sebagai catatan Bisnis, hingga pekan kelima Juli 2024 ini, jumlah bank yang ditutup OJK mencapai 14 perusahaan. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
“Ya saya harus akui bahwa masih akan ada yang ditutup karena memang masih ada yang bermasalah,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).
Dian menegaskan bahwa saat ini arah pengembangan BPR adalah dengan meningkatkan segala aspek, mulai dari SDM, permodalan, goverance termasuk IT. Selain itu, berdasarkan mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK terus berupaya memperkuat peran BPR dengan berbagai cara, salah satunya penguatan permodalan.
Meski saat ini banyak BPR yang belum memenuhi permodalan, namun Dian menyebutkan ada beberapa alternatif, mulai dari dilakukannya setoran modal dari pemegang saham, kesediaan melakukan merger hingga bersedia untuk membuka kesempatan investor lain untuk diakuisisi. Pihaknya juga memastikan bahwa BPR ke depan harus berperan secara optimal, khususnya dalam hal penyaluran kredit ke UMKM.
“Dalam waktu yang bersamaan [OJK] ingin membuka akses pendanaan dan BPR juga [bisa] masuk ke pasar modal atau ikut sistem pembayaran, tapi tentunya enggak semua bisa atau boleh, karena itu harus kita klasifikan dan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Sebelumnya, Dian juga menyampaikan bahwa penutupan BPR adalah hal yang wajar dalam rangka menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan. Bahkan, kondisi ini merupakan hal yang normal dan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti China.
“Ya, tapi kalau misalnya seperti tadi BPR yang 1-2 ditutup gitu ya wajar-wajar saja. Itu memang untuk penyehatan sistem itu kadang-kadang kita harus bisa tegas,” ucapnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya ditentukan dengan berfungsinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan. Secara keseluruhan, kinerja BPR sangatlah bagus, akan tetapi OJK tak menampik fakta bahwa ada BPR yang seharusnya memberikan peran penting bagi UMKM masih mengalami persoalan mendasar, seperti fraud. Alhasil, peningkatan integritas sistem perlu dilakukan regulator demi memperkuat pertumbuhan perbankan ke depan.