Dalam edisi khusus Lebaran tahun ini, Hukumonline menyajikan sejumlah artikel terkait sejumlah putusan terpilih di bidang hukum keluarga sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama di Indonesia, seperti perceraian, waris, wasiat, itsbat nikah, dan sebagainya. Dalam putusan-putusan terpilih ini telah melahirkan kaidah hukum baru sebagai sebuah ijtihad majelis hakim di lingkungan Peradilan Agama.
Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tegas menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Rumusan ini merupakan jalan tengah kala perwakilan kelompok kepentingan umat Islam menuntut jaminan hak menjalankan syariat Islam pada masa awal kemerdekaan.
Dalam perjalanannya, banyak lembaga yang dibentuk negara yang mengelola berbagai hajat khusus umat Islam untuk menjalankan syariatnya sebagai amanat Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 itu. Salah satunya, keberadaan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syar’iyah merupakan salah satu badan peradilan selain Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi berdirinya Pengadilan Agama diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009.
Pasal 2 UU Peradilan Agama menyebutkan peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh pengadilan agama (tingkat kabupaten/kota) dan pengadilan tinggi agama (tingkat provinsi) seluruh Indonesia.
Terkait kewenangan, Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (hukum) perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sedangkan, Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M. Pembentukan Mahkamah Syar’iyah sesuai amanat UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam.
Dalam edisi khusus Lebaran tahun ini, Hukumonline menyajikan sejumlah artikel terkait sejumlah putusan terpilih di bidang hukum keluarga sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama di Indonesia, seperti perceraian, waris, wasiat, itsbat nikah, dan sebagainya. Dalam putusan-putusan terpilih ini telah melahirkan kaidah hukum baru sebagai sebuah ijtihad (pemikiran baru) majelis hakim di lingkungan Peradilan Agama.
Misalnya, penerapan kaidah hukum Wasiat Wajibah sesuai Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ketika suami atau istri yang kawin beda agama meninggal dunia; anak yang telah memasuki usia 12 tahun (mumayyiz) boleh milih ikut pengasuhan ibu atau ayahnya; pembagian harta bersama (gono-gini) tidak selamanya harus masing-masing ½ bagian; itsbat nikah; nikah siri; hingga surat wasiat harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris, bila tidak, bisa diajukan pembatalan ke pengadilan agama oleh salah satu ahli waris.