Sistem noken merupakan metode pengumpulan suara yang unik dan berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat Papua, namun juga menyimpan sejumlah persoalan serius dari sisi konstitusionalitas dan pelaksanaannya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sri Wahyu Ananingsih, menyebutkan terdapat dua bentuk sistem noken yang dikenal luas di Papua, yaitu sistem segmen dan sistem noken gantung. Meski dalam praktiknya bisa saja muncul variasi lain, dua sistem ini dianggap sebagai bentuk yang paling familiar dan umum digunakan.
Pada sistem segmen, pengambilan suara dilakukan secara perwakilan. Ia menjelaskan bahwa sebelum kepala adat memberikan suara atas nama masyarakatnya, tidak ada proses musyawarah atau pengambilan keputusan bersama dengan para pemilih.
“Yang mewakili masyarakat adat dalam memberikan suara adalah kepala adat atau tetua adat. Jadi, kepala adat memegang peran sentral dalam menyampaikan suara masyarakatnya. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi oleh kepala adat, tanpa dialog terlebih dahulu. Inilah ciri khas dari sistem segmen,” ujarnya dalam Instagram Live Program Studi Hukum Adat FH Universitas Diponegoro x Hukumonline, Jumat (11/4).
Berbeda dengan sistem segmen, sistem noken gantung mengacu pada penggunaan tas tradisional Papua, yakni noken yang dipasang atau digantung di kayu pada lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun dalam praktiknya, noken ini tidak selalu digantung di kayu, melainkan bisa juga dibawa oleh seseorang atau digantung di leher warga.
“Setiap noken mewakili satu suara pemilih. Jadi ketika pemilih datang, mereka memasukkan suara ke dalam noken yang telah disepakati sebelumnya,” terang dia.
Sistem noken gantung ini merupakan cara untuk menyiasati kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau, khususnya di wilayah Papua Pegunungan. “Medan di daerah ini sangat menantang, sehingga tidak memungkinkan bagi petugas pemilu untuk membawa kotak suara ke semua wilayah. Maka noken digunakan sebagai pengganti kotak suara,” jelasnya.
Lebih lanjut, wanita yang kerap disapa Ana ini mengungkapkan meskipun KPU telah menetapkan penggunaan sistem noken di dua provinsi, yakni Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada Pemilu 2024, tidak semua kabupaten di dua provinsi tersebut benar-benar menggunakan sistem noken. Bahkan ditemukan kasus di mana daerah yang tidak ditunjuk menggunakan sistem noken justru tetap melakukannya dalam praktik.
“Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan di lapangan,” ujarnya.
Ana juga menyoroti sejumlah persoalan serius terkait pelaksanaan sistem noken. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pandangan bahwa sistem ini inkonstitusional karena tidak sesuai dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945.
“Terutama soal prinsip langsung dan bebas yang sangat sulit diterapkan dalam sistem perwakilan seperti ini,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi manipulasi data pemilih atau daftar pemilih tetap (DPT) yang sering terjadi di Papua. Berdasarkan pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, ditemukan ketidaksesuaian jumlah DPT dengan data penduduk yang sebenarnya.
“Seperti pada pemilihan 2017 di Kabupaten Intan Jaya, jumlah DPT tercatat 79.337 orang, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 43.000. Di Kabupaten Dogiyai, jumlah DPT mencapai 179.000 sementara penduduknya hanya sekitar 123.000,” ungkapnya.
Ana menegaskan bahwa permasalahan DPT sebenarnya tidak hanya terjadi di Papua, namun di wilayah ini menjadi lebih kompleks karena keterlibatan sistem noken dan dominasi peran kepala adat. Salah satu penyebabnya adalah karena keputusan pemilihan dilakukan secara aklamasi oleh kepala adat, yang berperan sebagai satu-satunya pengambil keputusan.
Tak hanya soal DPT, sistem noken juga dinilai berpotensi memicu konflik sosial. Ia menyebut sejumlah insiden kekerasan yang terjadi pada Pemilu 2015, 2019, hingga 2024. Salah satunya adalah konflik antara dua kelompok pendukung legislatif di Kabupaten Tolikara yang menyebabkan pembakaran kantor distrik. Di Pemilu 2024, bentrokan juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, mengakibatkan korban jiwa dan puluhan rumah warga terbakar.
Selain itu, ia juga mengingatkan akan potensi politik uang dalam sistem noken. Menurutnya, praktik politik uang memang bukan hanya terjadi di Papua, tetapi sistem noken membuka ruang lebih besar terhadap kemungkinan itu.
“Karena kepala adat memiliki kendali penuh atas suara masyarakatnya, maka peluang terjadinya politik uang antara calon dan kepala adat sangat besar,” tegasnya
Adapun dari segelintir permasalahan tersebut, Ana menilai bahwa penghapusan total sistem noken bukanlah solusi yang sederhana. Sistem ini telah mengakar dalam tradisi dan struktur sosial masyarakat adat Papua. Ia mengacu pada UUD 1945 yang mengakui dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia.
“Kita harus berpikir secara cermat, karena hal ini berkaitan erat dengan hukum adat dan budaya masyarakat Papua yang bukan muncul secara spontan, melainkan telah mengakar dan dijalankan secara turun-temurun. Sistem ini juga mendapatkan perlindungan konstitusional, sebagaimana UUD 1945 yang mengakui, menghormati, dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia,” pungkasnya.